Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban, Siapkah Pemkab Subang ?

SUBANGBARU.com, Subang – Tak lama lagi pembangunan Pelabuhan Patimban dimulai dan untuk tahap pertama direncanakan selesai Maret 2019 mendatang. Pengamat ekonomi sekaligus Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja (Stiesa), Gugyh Susandy mengatakan, keberadaan pelabuhan Patimban patut menjadi kebanggaan masyarakat Subang, karena keberadaan pelabuhan akan menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Pembangunan pelabuhan Patimban harus disambut positif dan disikapi dengan serius, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat Subang.

Namun, menurut Gugyh, pembangunan pelabuhan Patimban ini memiliki dampak serius. Jika keberadaan pelabuhan Patimban ingin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Subang, maka dampak tersebut harus dapat dikendalikan oleh Pemkab Subang. Menurutnya setidaknya ada tiga aspek yang perlu dipikirkan bersama berkaitan dengan dampak pelabuhan Patimban.

Yang pertama adalah mengenai konversi lahan, keberlangsungan profesi nelayan dan keterlibatan masyarakat. Dari total lahan yang digunakan kawasan Pelabuhan seluas 356 hektare, di dalamnya terdapat lahan-lahan produktif yang harus dikonversi. Lahan produktif seperti sawah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan, oleh Pemkab Subang harus dicarikan gantinya. Harus ada strategi agar lahan pertanian basah di Pantura itu tetap terjaga, karena Subang sebagai lumbung padi nasional.

Gugyh menyebutkan lahan sawah yang terkena pembebasan lahan untuk area pembangunan pelabuhan seluas 207, 33 hektare, tambak seluas 113,15 hektare dan ladang seluas 18,62 hektare. Harus disiapkan lahan sawah pengganti di tempat lain.

Berdasarkan hasil kajiannya, pembangunan Pelabuhan Patimban pada tahun 2027 berpotensi membuat wilayah Kecamatan Pusakanagara kehilangan potensi produksi pertanian sebanyak 1.943 ton/ha/tahun x 10 = 19.430 ton/ha atau setara dengan Rp.77.722.000/225,95 ha/tahun dengan asumsi tingkat produksi padi statis per tahun dan harga gabah kering sebesar Rp4.000 per kg.

Sementara itu juga pada tahun 2027, berpotensi membuat wilayah Kecamatan Pusakanagara kehilangan potensi produksi tambak air payau sebanyak 226.3 ton/ha/tahun x 10 = 2.263 ton/ha atau setara dengan Rp. 29.419.000 / 113,15 ha/tahun dengan asumsi tingkat produksi tambak air payau/statis/tahun dan harga Ikan Bandeng di tingkat Petambak Rp.13.000/kg.

Yang kedua adalah mengenai aspek masa depan profesi nelayan. Dengan adanya pembangunan pelabuhan Patimban dipastikan banyak nelayan yang terdampak dan kemugkinan mereka sulit untuk beralih profesi. Menurut Gugyh, pekerjaan sebagai nelayan merupakan life skill yang berbeda dengan skill lainnya.

Gugyh mengatakan, solusi bagi nelayan yang paling pas, bukanlah beralih profesi. Melainkan yang tepat adalah relokasi. Relokasi yang dimaksud yaitu memberikan ruang khusus bagi nelayan untuk melangsungkan kesehariannya seperti biasa sebelum adanya pembangunan pelabuhan. Relokasi yang tepat yaitu tentunya masih di pesisir laut supaya mereka tetap menjadi nelayan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Menurutnya perlu dibangun rumah khusus nelayan berupa perkampungan baru yang disebut kampung nelayan. Kampung nelayan yang dibangun syaratnya harus memiliki konsep yang sama dengan keseharian nelayan sebelumnya. Atau bahkan bisa lebih bagus agar kehidupan nelayan bisa lebih baik dan sejahtera.Aspek keterlibatan masyarakat juga harus menjadi perhatian.

Aspek yang ketiga adalah mengenai peluang kerja bagi masyarakat sekitar Pelabuhan. Gugyh berharap agar masyarakat sekitar kawasan pelabuhan Patimban bisa diberi peluang mudah bekerja. Baik saat pembangunan pelabuhan maupun saat beroperasi nanti. Gugyh mengatakan, dalam pengoperasian pelabuhan di kawasan inti ke depan akan menggunakan high technology. Sehingga kualitas SDM yang diperlukan juga harus memiliki skill yang memadai untuk bekerja di sektor inti pelabuhan, sehingga untuk pekerja kasar di kawasan inti yang luasnya 10 hektar itu sangat kecil kemungkinannya.

Peluang kerja adanya pelabuhan tersebut yaitu pada saat pembangunan pelabuhan dan ketika pelabuhan telah beroperasi. Lembaga pendidikan khususnya SMK dan Perguruan Tinggi harus sudah mulai mempersiapkan diri, agar lulusannya bisa diterima bekerja di pelabuhan Patimban dengan kemampuan skill tinggi khususnya di bidang logistik dan transportasi.

Dengan dibangunnya pelabuhan Patimban ini Pemkab Subang harus memperkuat perannya. Salah satunya dengan membuat Perda khusus mengenai pelabuhan Patimban. Perda ini dapat menjadi kunci masuk dan dasar yang kuat Pemkab Subang bergerak demi kepentingan masyarakat. Menurut gugyh, Perda mengenai perlindungan masyarakat terdampak itu sangat penting. Kalau tidak ada aturan itu, sulit Pemkab dan DPRD untuk bergerak. Posisi Subang harus kuat, harus punya nilai. Perda ini bisa menjadi dasar ketika kita ada keinginan terhadap pemerintah pusat mengenai pelabuhan ini.

Pemkab Subang juga harus membuat masterplan untuk kawasan penunjang pelabuhan Patimban. Jangan sampai pembangunan di kawasan penunjang semrawut. Lebih dari itu, Pemkab Subang juga harus berinvestasi di kawasan penunjang itu. Bisa melalui BUMD yang dibuat khusus maupun melalui koperasi yang skalanya besar. Perlu diketahui dari 356 hektar itu, kawasan intinya seluas 10 hektar. Sementara 346 hektar itu dikerjasamakan dengan swasta untuk menunjang pelabuhan. Pemkab Subang, kata Gugyh, harus berinvestasi di sana, jangan hanya menjadi penonton.

Gugyh mengungkapkan, Pemkab Subang dan DPRD harus menyikapi dengan serius melalui persiapan yang matang, jangan memikirkan dan bertindak setelah terdesak karena dirinya khawatir masyarakat Subang justru tidak mendapatkan kesejahteraan dari adanya pelabuhan itu jika Pemkab tidak siap.

 

 

Penulis :

Gugyh Susandy, SE, M.Si,

Akademisi, Penulis Buku Emotional Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *