Responsif Gender, KPP Pratama Harus Dicontoh Kantor Lain

SUBANGBARU.com, Subang – Kabar baik datang dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Subang, pasalnya kantor ini menjadi yang terbaik dari ratusan kantor pelayanan pajak yang ada di Indonesia dalam hal implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Karenanya KPP Pratama Subang mewakili Ditjen Pajak untuk mengikuti lomba PUG tingkat nasional. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh oleh instansi lain di Subang baik pemerintahan maupun swasta terutama pabrik-pabrik yang mempekerjakan banyak buruh perempuan. (baca juga : Responsif Gender, KPP Pratama Subang Jadi Finalis Lomba PUG Tingkat Nasional)

Kepala KPP Pratama Subang, Pudi Riana juga mempersilahkan jika ada instansi lain yang mau melihat dan belajar implementasi PUG di KPP Pratama Subang.

“Instansi pemerintah, sektor swasta, pabrik-pabrik yang banyak mempekerjakan kaum wanita harusnya memiliki sarana atau kebijakan yang responsif gender. Saya berharap dinas terkait meninjau (implementsi PUG) ke pabrik-pabrik dan membuat prasyarat tertentu kepada mereka yang akan mendirikan pabrik agar responsif gender,” kata Pudi.

Dirinya juga sempat melihat ke sebuah pabrik di Subang, ternyata tidak memiliki ruang laktasi. Padahal kalau tidak disediakan (ruang laktasi) mau tidak mau karyawati akan berhenti menyusui anaknya.

“Padahal itu kan hak bayi, meski bekerja sebenarnya bisa di-pumping dan ini harus sediakan ruangan khusus. Kalau di kantor kami sarananya kami sediakan, tempatnya juga dibuat senyaman mungkin sehingga air susu ibu (ASI) mau keluar. Karena dalam kondisi yang tak nyaman ASI tak keluar. Di pabrik yang tak miliki ruang laktasi kemungkinan karyawan memeras ASI di toilet yang tidak higienis,” ungkap Pudi.

Sementara itu Sekretaris Umum Forum Buruh Perempuan Subang (FBPS), Esti Setyo Rini mengungkapkan bicara responsif gender di balik tembok-tembok pabrik belum terlalu menyentuh. Untuk ruang laktasi saja, berdasarkan yang dia lihat baru sedikit pabrik yang memilikinya, itupun fasilitasnya tidak mendukung, seperti ketersediaan lemari pendingin untuk menyimpan ASI hasil proses laktasi.

Senada dengan yang diungkapkan Pudi, menurut Esti, suasana yang rileks dan nyaman harus di sediakan untuk proses laktasi, agar secara kualitas dan kuantitas ASI yang dihasilkan baik untuk bayi. Semakin tidak nyaman kondisi perempuan dalam proses laktasi, maka semakin sedikit ASI yang dihasilkan dan secara otomatis produksi ASI di dalam tubuh juga akan semakin berkurang.

“Kemudian keterbatasan waktu bagi buruh perempuan untuk menjalani proses laktasi/pemerahan ASI memicu buruh perempuan menjadi tidak proaktif untuk menjalani proses laktasi. Selain itu untuk buruh perempuan bagian produksi masih dibayang-bayangi rasa tanggung jawab terhadap target produksi ketika harus menjalani proses laktasi,” jelasnya.

Sehingga menurut Esti penyediaan ruang laktasi di pabrik-pabrik saat ini terkesan hanya sebagai wujud pemenuhan akan tuntutan buyer/owner saja.

Selain masalah laktasi, masalah lainnya yang tidak responsif gender adalah untuk ruang ibadah sholat.

“Saat ini kebanyakan tidak ada pemisahan ruang antara buruh laki-laki dan buruh perempuan untuk melaksanakan ibadah sholat,” kata Esti. (KOTASUBANG.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *